Pemerintah Patok Target Rp200 triliun, Begini Proyeksi Dividen Saham BUMN Tahun Depan
Pemerintah menargetkan dividen BUMN di 2026 bisa tembus Rp200 triliun. Namun, apakah itu angka yang mungkin dicapai? begini proyeksi dividen saham BUMN tahun buku 2026
Mikirduit – Pemerintah menargetkan pendapatan dari dividen BUMN naik menjadi Rp200 triliun pada 2026. Lalu, apakah hal itu akan tercapai? saham BUMN apa yang berpotensi memberikan dividen terbesar?
Key Takeaways
- Target dividen BUMN Rp200 triliun pada 2026 terlihat sulit tercapai karena estimasi realisasi hanya sekitar Rp142 triliun, bahkan skenario payout ratio sangat agresif pun baru menghasilkan sekitar Rp171 triliun.
- Ruang terbesar untuk mengejar tambahan dividen berada pada BUMN berkontribusi besar seperti Pertamina, BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, serta grup tambang seperti ANTM, PTBA, dan TINS, tetapi kenaikan payout ratio berisiko mengurangi fleksibilitas ekspansi dan permodalan.
- Dari sisi investor, BBRI, BBNI, BMRI, ANTM, PTBA, dan PGAS berpotensi menawarkan dividend yield di atas 10 persen, namun realisasinya tetap bergantung pada pertumbuhan laba, risiko kredit, kebutuhan ekspansi, dan kasus spesifik seperti sengketa PGAS dengan Gunvor.
- Mikirduit Masterclass 2026, Wealthverse: Cara Menumbuhkan Kekayaan dari Multi Aset. Belajar dari 0 manajemen aset hingga praktek dan komposisi aset yang pas untuk menghadapi peluang dan tantangan 2026-2027 selama 2 Hari secara Online. Early Bird cuma Rp250.000 (Hanya untuk 50 pendaftar pertama) dengan klik link di sini
Kami membuat dua pemahaman target dividen 2026. Pertama, berasal dari kinerja laba bersih 2025 dan sudah dibagikan pada 2026 karena tercatat dalam pembukuan di 2026. Artinya, semua sudah terjadi.
Dari pidato Prabowo menyebutkan dividen BUMN sepanjang 2025 (diasumsikan dari tahun buku 2024) senilai Rp142,3 triliun. Kami tidak mengetahui detail perhitungannya seperti apa, tapi kami coba hitung ulang dari dividen yang dibagikan sepanjang 2025 termasuk Pertamina, PLN, Angkasa Pura, PTPN, Pelindo, Pupuk Indonesia dan redudansi anak usaha Inalum dan Pertamina seperti PTBA, ANTM, TINS, PGEO, dan PGAS, hasilnya senilai Rp133 triliun.
Kami hanya menghitung jumlah dividen yang didapatkan oleh pemerintah bukan dividen BUMN secara keseluruhan. Sehingga untuk saham tbk akan tergantung seberapa banyak porsi pemerintah.
Lalu, apakah dividen Rp200 triliun yang dibagikan pada 2026 bisa tercapai?
Dengan menggunakan data pembagian dividen 2026 dari tahun buku 2025 serta menyertakan asumsi dividen Pertamina tetap 82 persen dari laba di Rp48,89 triliun, dividen Pelindo naik menjadi Rp2 triliun selaras dengan kenaikan laba bersihnya, serta dividen PLN, Angkasa Pura, dan Pupuk Indonesia dan Inalum diasumsikan sama (karena ada penurunan laba bersih signifikan di PLN serta dividen Inalum periode sebelumnya di atas 100 persen laba).
Hasilnya, total dividen yang dibagikan pada 2026 sekitar Rp142 triliun. Artinya, untuk mencapai target Rp200 triliun membutuhkan tambahan dividen sekitar Rp48 triliun.
Kedua, kami menggunakan pendekatan target Rp200 triliun adalah dari tahun buku 2026 pun agak sulit tercapai. Dengan menggunakan asumsi dividen Pertamina tetap di Rp48 triliun, PLN dan Inalum sekitar Rp3,5 triliun, hasilnya tetap Rp140 triliun. Jika mengoptimalkan dividen dari ANTM menjadi 100 persen laba dan PTBA kembali ke 75 persen laba pun hasilnya tetap hanya bertambah menjadi Rp153 triliun.
Dalam komposisi dividen BUMN, skala terbesar ada di Pertamina, BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, dan Inalum (bersama anak usahanya ANTM dan PTBA). Sehingga jika ingin mencapai target perlu mengotak-atik dividen dari perusahaan tersebut.
Sayangnya, dengan skenario paling agresif, yakni menaikkan payout ratio tembus 100 persen secara keseluruhan, hasilnya baru Rp171 triliun yang bisa didapatkan oleh pemerintah melalui Danantara.
Ada Potensi Kejutan Dividen Saham BUMN?
Dengan rencana pemerintah itu, membuat banyak ekspektasi adanya dividen kejutan di saham BUMN. Namun, kami menilai dua perspektif yang bisa dijadikan pegangan:
Pertama, dengan target ambisius pemerintah yang pasang target dividen BUMN senilai Rp200 triliun itu, berarti payout ratio bank BUMN belum akan mengalami penurunan. Sebelumnya, kami menyoroti ada potensi penurunan payout ratio di BMRI karena posisi rasio kecukupan modal-nya sudah di bawah 18 persen. Meski, jika diukur dengan metriks secara keseluruhan masih aman.

Di luar itu, tantangan lainnya adalah saham bank BUMN harus menjaga pertumbuhan laba bersih. Pasalnya, jika mengalami penurunan laba bersih bisa berdampak terhadap realisasi pembagian dividen untuk pemerintah.
Di sisi lain, bank BUMN juga menghadapi risiko dari kredit bermasalah SPPG yang dipaksa tutup operasional. Pasalnya, banyak mitra SPPG yang menggunakan dana pinjaman dari bank BUMN dengan agunan izin SPPG tersebut.
Ditambah, jika pembayaran program Koperasi Desa Merah Putih yang disebut ditanggung oleh APBN tersendat. Bisa sedikit membuat bank BUMN harus menambah anggaran pencadangan yang berpotensi menekan laba bersih.
Apalagi, tren suku bunga masih berada di level cukup tinggi, yakni 5,75 persen. Artinya, dalam jangka pendek biaya dana di semester II/2026 bisa lebih tinggi dibandingkan dengan paruh pertama.
Proyeksi laba bersih Bank BUMN dari konsensus analis juga sangat konservatif. Misalnya:
- BBRI diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan laba bersih 3,69 persen menjadi Rp58,74 triliun
- BBNI diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan laba bersih 5,48 persen menjadi Rp21,14 triliun
- BMRI diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan laba bersih 2,19 persen menjadi Rp57,52 triliun
Tercatat, bank skala menengah seperti BBTN dan BRIS yang justru diproyeksikan mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup agresif. BRIS diproyeksikan mencatatkan kenaikan laba 13,54 persen menjadi Rp8,5 triliun, sedangkan BBTN diproyeksikan mencatatkan kenaikan laba bersih 13,94 persen menjadi Rp3,98 triliun.
Kedua, salah satu posisi dividen yang bisa diotak-atik lainnya adalah dari Grup BUMN Tambang. Apalagi, ANTM dan PTBA menurunkan payout ratio dari tahun buku 2025. Dengan proyeksi konsensus analis yang menilai laba bersih ANTM bisa tumbuh 43 persen menjadi Rp10,3 triliun. Jika dividen kembali dibagikan secara penuh, berarti tingkat dividen-nya akan naik Rp5 triliun dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp10 triliun.
Lalu, PTBA diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 37,78 persen menjadi Rp8,5 triliun. Jika PTBA menaikkan payout rasio dari 45 persen kembali ke 75 persen, berarti tingkat dividen-nya menjadi Rp3 triliun. Jumlah itu naik lebih dari 100 persen dibandingkan dengan 2025 yang senilai Rp1,3 triliun.
Jika pemerintah ingin 100 persen laba bersih PTBA juga bisa naik lebih tinggi lagi menjadi Rp4 triliun.
Salah satu yang bisa dioptimalkan lagi adalah TINS. Emiten penambang timah milik negara itu diproyeksikan mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 232 persen menjadi Rp4,3 triliun.
Lalu, pada tahun buku 2025, TINS menaikkan payout ratio dari 37,9 persen menjadi 50 persen sehingga total dividen tembus sekitar Rp650 miliar. Jika TINS kembali membagikan dividen dengan rasio yang sama di tahun buku 2026, berarti potensi dividen bisa tembus Rp2,1 triliun. Bahkan, jika 100 persen bisa tembus Rp4 triliun.

Saham BUMN yang Punya Skenario Potensi Dividen Yield paling Menarik
Dengan menggunakan proyeksi payout ratio dari Mikirduit dan kombinasi laba bersih konsensus analis di 2026, beberapa saham BUMN yang berpotensi membagikan dividen dengan potensi yield di atas 10 persen dari harga per 19 Agustus 2026 antara lain, BBRI, BBNI, BMRI, ANTM, PTBA, dan PGAS.
Catatannya, untuk ANTM dan PTBA, tingkat payout ratio-nya akan tergantung terkait rencana ekspansinya. Jika pemerintah ingin BUMN berjalan lebih sehat, ketika ada fase ekspansi akan menggunakan cash tersedia dengan kombinasi leverage. Bukan cash hasil laba tahun sebelumnya dijadikan dividen sepenuhnya lalu untuk ekspansi menggunakan utang.
Lalu, untuk PGAS akan tergantung terkait hasil sidang dengan Gunvor. Jika gugatan Gunvor senilai Rp2 triliun diterima, PGAS bisa mengalami kinerja laba bersih di bawah ekspektasi konsesus analis.
Catatan untuk saham BBRI, BMRI, dan BBNI juga akan tergantung apakah ada kejutan terkait risiko kredit SPPG dan Kopdes Merah Putih atau tidak. Jika pun di tahun buku 2026 tidak ada, risiko itu bisa berlanjut di 2027, termasuk risiko keterlambatan pembayaran cicilan kopdes dengan APBN.
Dapatkan Insight dan Belajar Saham dengan Praktek Langsung Bersama Founder Mikirduit
Dapatkan semua benefit Mikirsaham.com, join sekarang dan dapatkan deretan benefit yang membantumu investasi di saham seperti:
- Stockpick Investing Saham Indonesia (Value, Dividen, Growth, Contrarian) Update per bulan
- Tools Trading Plan by Sistem (minimal join Mikirsaham Super dan masih tahap Beta)
- Stockpick mid-term (6 bulan - 2 tahun) saham US (NEW)
- Stockpick trading mingguan untuk saham Indonesia
- Insight Saham Komprehensif untuk saham Indonesia, US
- Diskusi lebih nyaman di member area tanpa ada distraksi
- Grup Diskusi WA (terpisah antara saham Indo, US, dan stockpick trading mingguan)
- Hingga konsultasi private dengan founder kami
Langsung langganan dan pilih plan yang sesuai dengan kebutuhanmu sekarang dengan klik di sini
Jangan lupa follow kami di Googlenews dan kamu bisa baca di sini

