Realita Nasib Saham-saham yang Menerima Sentimen Proyek Pemerintah, Cuan atau Boncos?
Di era Jokowi, proyek infrastruktur sempat mengangkat BUMN Karya meski kini banyak yang loyo hingga suspend. Kini di era Prabowo Subianto, MBG-Kopdes Merah Putih mendorong sektor konsumer–digital. Akankah ceritanya berbeda atau berakhir sama?
Mikirduit - Di era Joko Widodo, infrastruktur mengangkat BUMN Karya. Kini di era Prabowo Subianto, beberapa program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menggerakkan emiten konsumer sampai digital. Akankah ceritanya berbeda, atau berakhir sama?
Highlight:
- Proyek era Jokowi lebih banyak terkonsentrasi ke infrastruktur dan healthcare, tetapi emiten yang berkah lebih banyak dari BUMN.
- Kalau era Prabowo, proyek menyertakan pemain swasta juga.
- Ekspektasi pasar dari berkah proyek membawa harapan kenaikan harga saham, tetapi realita dari fundamental akan menjadi kunci kesuksesan atau malah kemunduran di masa depan.
- Untuk diskusi saham secara lengkap, pilihan saham bulanan, dan insight komprehensif untuk member, kamu bisa join di Mikirsaham dengan klik link di sini..
Proyek Pemerintah Dari Tahun ke Tahun
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto dengan fokus kebijakan yang cukup kontras.
Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dan mendorong emiten BUMN Karya sebagai motor pelaksana proyek-proyek strategis nasional, seperti Ibu Kota Negara (IKN), Jalan Tol, Bandara, dan lain-nya.
Meskipun pada 2020, pandemi COVID-19 sempat menunda proyek infrastruktur, tetapi proyek pemerintah kemudian bertambah menggandeng emiten farmasi BUMN untuk mendukung program vaksinasi nasional.
Era Jokowi : Saham BUMN Karya
Membahas lebih detail di era Jokowi. Pada awal pemerintahan, pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama.
Proyek jalan tol, bandara, pelabuhan hingga bendungan membuat emiten BUMN Karya seperti kontraktor pelat merah sempat menjadi primadona pasar.
Sentimen positif bahkan semakin kuat ketika pemerintah mendorong pembentukan sovereign wealth fund melalui Indonesia Investment Authority yang diharapkan dapat membantu pendanaan proyek infrastruktur.
Sekitar tahun 2020-2021, harga saham beberapa BUMN Karya sempat melonjak karena ekspektasi proyek dan aliran investasi yang besar.
Salah satunya WSKT, pada 2020-2021 harga saham-nya terbang 200 persen, tetapi setelah itu karena sengketa utang sampai korupsi membuatnya terjun puluhan persen dan kini suspen berbulan-bulan mentok di posisi Rp202 per saham.
Tak hanya dirasakan WSKT, kebanyakan emiten BUMN Karya mengalami tantangan serupa, di mana beban utang yang membengkak akibat agresivitas ekspansi proyek, ditambah sejumlah kasus tata kelola dan dugaan korupsi, membuat kondisi keuangan sebagian BUMN Karya tertekan.
Alhasil dalam lima tahun terakhir, kinerja sahamnya pun melemah, bahkan beberapa di antaranya sempat terkena suspensi dan kini menghadapi rencana restrukturisasi hingga konsolidasi atau merger di dalam kelompok BUMN.
Masa depan BUMN Karya kini sangat bergantung pada proses konsolidasi yang sedang disiapkan pemerintah. Restrukturisasi ini berada di bawah kendali Danantara yang berperan sebagai pengelola investasi negara sekaligus koordinator penyehatan BUMN strategis.
Awalnya, konsolidasi BUMN Karya ditargetkan rampung pada akhir 2025. Namun hingga Maret 2026, proses tersebut resmi diundur sampai paruh kedua tahun ini karena kompleksitas restrukturisasi utang serta kebutuhan evaluasi ulang terhadap nilai aset perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah.
Dalam peta jalan terbaru, pemerintah berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga klaster utama berdasarkan spesialisasi bisnis.
Era Jokowi : Saham Farmasi
Beralih ke emiten lain yang tersengat proyek pemerintah di era Jokowi adalah BUMN Farmasi seperti KAEF dan INAF, terutama saat pandemi melanda Indonesia pada 2020.
Pada periode 2020 hingga 2021, harga saham keduanya melonjak sangat cepat, bahkan sempat naik lebih dari 1000 persen seiring tingginya ekspektasi pasar terhadap bisnis vaksin dan produk kesehatan.
Namun setelah mencapai puncaknya pada Januari 2021, tren saham keduanya justru berbalik arah. Hingga saat ini harganya terus tertekan, bahkan sudah turun lebih dari 90 persen dari level tertingginya.
Setelah pandemi mereda, kinerja sektor farmasi mulai tertekan. Salah satu penyebab utamanya adalah penumpukan inventori.
Pada masa pandemi, BUMN farmasi melakukan pengadaan besar-besaran untuk masker, APD, dan berbagai obat terapi.
Ketika permintaan turun tajam pada 2023 hingga 2024, sebagian stok tersebut sulit terserap pasar bahkan harus dihapuskan nilainya, sehingga membebani laporan keuangan perusahaan.
Hingga awal 2026, KAEF masih berupaya merapikan portofolio produknya dan lebih fokus pada obat-obatan esensial dengan margin yang lebih baik.
Tekanan lain datang dari tingginya beban utang. Kenaikan suku bunga dalam beberapa tahun terakhir membuat emiten dengan rasio utang tinggi semakin tertekan.
INAF bahkan masih berada dalam pengawasan ketat karena masalah ekuitas negatif dan kini lebih fokus pada proses restrukturisasi utang.
Sementara itu, KAEF menjalankan efisiensi operasional dan mengandalkan jaringan Apotek Kimia Farma untuk menghasilkan arus kas guna membantu pembayaran utang yang meningkat sejak masa pandemi.
Ke depan, arah kebijakan pemerintah terhadap sektor farmasi juga mulai berubah. Jika sebelumnya fokus pada distribusi vaksin, kini perhatian mulai bergeser ke penguatan industri bahan baku obat di dalam negeri.
Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 90 persen bahan baku obat, sehingga industri sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Melalui anak usaha KAEF, Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, pemerintah mendorong peningkatan produksi bahan baku obat lokal agar industri farmasi nasional bisa lebih mandiri dan memiliki margin yang lebih sehat.
Natalia
Era Prabowo : MBG, Kopdes Merah Putih, Internet Rakyat, dan 3 Juta Rumah
Beralih ke masa kini, di era Prabowo Subianto fokus proyek pemerintah mulai bergeser. Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur mendominasi, kini arah kebijakan lebih banyak menyentuh sektor konsumsi masyarakat dan digitalisasi.
Perbedaannya juga cukup terasa. Pada era Joko Widodo, proyek-proyek besar banyak dikerjakan oleh BUMN. Sementara di era Prabowo, keterlibatan swasta terlihat lebih terbuka, sehingga potensi manfaatnya bisa menyebar ke lebih banyak emiten di pasar saham.
Salah satu program yang paling disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini berpotensi mendorong permintaan produk susu dan makanan olahan untuk kebutuhan distribusi ke sekolah-sekolah. Beberapa emiten mendapatkan berkat seperti ULTJ, CMRY, dan DMND.
Sayangnya, pergerakan harga saham mereka masih sangat kontras, kalau menghitung dari awal tahun atau perkiraan sejak MBG serentak dilaksanakan pada 8 Januari 2026, hanya ULTJ yang mencatat gerak positif sebesar 9 persen. Sisanya CMRY masih terjerembab 21 persen, DMND 13 persen.
Jika melihat impact dari eksposure program pemerintah terhadap kinerja keuangan ke saham susu tersebut, hasilnya cukup mixed. Tapi, menariknya di 2025 (tahun pertama MBG jalan), margin keuntungan keduanya membaik.
Bisnis susu CMRY memang mencatatkan pertumbuhan pendapatan bisnis olahan susu single digit sebesar 5,27 persen menjadi Rp4,07 triliun. Menariknya, dari laba hasil segmen bisnis susu naik 19,12 persen menjadi Rp1,56 triliun. Tingkat margin segmen olahan susu CMRY naik menjadi 38 persen dibandingkan dengan 33 persen pada periode sama tahun sebelumnya.
Begitu juga dengan ULTJ, bisnis segmen minumannya mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 0,44 persen menjadi Rp9,27 triliun. Namun, dari segi laba segmen justru mencatatkan kenaikan 16,18 persen menjadi Rp1,55 triliun. Margin segmen minuman ULTJ naik menjadi 16 persen dibandingkan dengan 14 persen pada periode sama tahun sebelumnya.
Beralih ke digitalisasi, pemerintah juga mendorong program Internet Rakyat (IRA) yang bertujuan memperluas akses internet murah ke berbagai daerah. Proyek ini digarap WIFI, yang masih ada hubungan dengan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, pemilik Arsari Grup.
Sepanjang 2025, ketika WIFI mempersiapkan diri sebagai pemain internet murah di harga Rp100ribu-an, harga saham-nya melejit hampir 700 persen. Namun, dari awal tahun 2026, saham WIFI terjerembab lebih dari 30 persen, padahal IRA sudah mulai komersial sejak Februari 2026.
Tampaknya, pelaku pasar kini menanti kepastian dari hasil IRA itu apakah benar-benar memberikan profitabilitas nyata, bukan hanya bergantung pada narasi pertumbuhan saja.
Proyek lain yang masih relate dengan digitalisasi, ada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang ditujukan untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Program Kopdes ini sudah mulai dibangun sejak Juli 2025, tetapi baru akan beroperasi penuh targetnya masih Agustus 2026, sejauh ini hanya beberapa wilayah saja yang baru beroperasi dan masih terkosentrasi di Jawa.
Kopdes membuka peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi sistem koperasi dan manajemen usaha, salah satunya ada emiten paling baru yang diuntungkan yaitu RUNS, terkenal menyediakan sistem ERP dan solusi digital bagi berbagai sektor usaha.
Adapun, saham RUNS sejak awal tahun sampai 13 Maret 2026, sudah mencatat reli sebanyak 37 persen.
Euforia saham RUNS nantinya juga berpotensi mencapai titik jenuh pada waktunya. Pasalnya, setelah fase awal yang dipenuhi sentimen dan ekspektasi, pelaku pasar biasanya mulai kembali menghitung realitas dari proyek yang dijalankan, terutama seberapa besar kontribusi pendapatan yang benar-benar bisa dihasilkan.
Jika proyek seperti digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai rencana, tentu akan membuka peluang tambahan bisnis bagi RUNS. Sayangnya, memang tidak tercatat berapa nilai kontrak transaksi proyek Kopdes Merah Putih dengan RUNS tersebut.
Untuk proyek seperti RUNS, ada beberapa hal yang dipeharikan, mulai dari nilai kontrak yang diperoleh, skala implementasi yang benar-benar terealisasi, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.
Dengan kata lain, sentimen proyek pemerintah memang bisa menjadi katalis awal bagi pergerakan harga saham. Tetapi dalam jangka menengah hingga panjang, fundamental tetap menjadi penentu utama apakah kenaikan tersebut bisa bertahan atau justru kembali terkoreksi setelah euforia mereda.
Apalagi, catatannya, setiap proyek pemerintah pasti akan menawar dengan harga pembelian yang lebih rendah (margin tipis). Sehingga meski menerima cakupan volume yang signifikan, tapi tidak berdampak positif untuk margin keuntungan. Meski, dalam kasus MBG belum terlihat signifikan dampaknya di bisnis susu.
Nah, menurut kalian nasib dari emiten yang dapat berkah proyek era Prabowo ini akan bisa lebih sustain atau malah bernasib sama di era Jokowi?
Mau Dapat Insight dan Idea Saham Investing hingga Trading dengan Strategi Sesuai Kebutuhanmu?
Kamu bisa dapatkan semuanya di Mikirsaham.com, join sekarang dan dapatkan deretan benefit yang membantumu investasi di saham seperti:
- Stockpick Investing Saham Indonesia (Value, Dividen, Growth, Contrarian) Update per bulan
- Stockpick mid-term (6 bulan - 2 tahun) saham US (NEW)
- Stockpick trading mingguan untuk saham Indonesia
- Insight Saham Komprehensif untuk saham Indonesia, US, Aksi korporasi, dan IPO
- Event online bulanan
- Grup Diskusi WA (terpisah antara saham Indo, US, dan stockpick trading mingguan)
- Hingga konsultasi private
Langsung langganan dan pilih plan yang sesuai dengan kebutuhanmu sekarang dengan klik di sini
Jangan lupa follow kami di Googlenews dan kamu bisa baca di sini
